20 April, 2016

Vokal, Fahri Dipecat




Salah satu kursi Wakil Ketua DPR-RI, yang setahun lebih diduduki Fahri Hamzah, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan kosong. Musababnya, Pimpinan Pusat PKS telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April lalu, memecat Fahri dari keanggotaan PKS. Bukan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR-RI, juga bukan diberhentikan dari keanggotaan DPR-RI, tetapi murni dipecat dari keanggotaan PKS.

Sebab itu, jangankan berharap masih menduduki kursinya sebagai kursi Wakil Ketua DPR-RI, bahkan kursi keanggotaannya di Senayan, pun dengan sendirinya berakhir secara otomatis. Fahri silahkan berjuang melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), guna membela haknya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, tetapi putusan PKS sudah final, sehingga untuk mewakili keanggotaan PKS di lembaga legislatif, Fahri tidak lagi memiliki hak dimiliki PKS itu.

Sebagai politisi yang selama ini cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat diwakilinya, Fahri menyampaikan perasaan heran tentang seberat apa, perbuatan dosa telah diperbuat, sehingga dirinya dipecat, bahkan dipecat dari semua jenjang keanggotaan PKS. Padahal, dia tercatat sebagai salah satu deklator berdirinya PKS. Kata Fahri, dirinya tidak pernah berbuat tidak senonoh, tidak mencuri dan korupsi, serta tidak melanggar aturan hukum, juga etika.

Pembelaan diri yang disampaikan Fahri, tidak dijawab secara lisan oleh pimpinan pusat PKS, tapi dijawab secara tertulis melalui situs resmi PKS, pks.or.id. Pada situs itu, terdapat artikel yang diunggah, Senin, 4 April 2016, pukul 07.48 WIB, yang berjudul; Penjelasan PKS tentang Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan Fahri Hamzah. Melalui artikel ini, pimpinan PKS, cukup panjang membeber mengenai pelangggaran mahaberat, dilakukan Fahri sebagai kader PKS.

Artikel cukup panjang itu, memuat dua bagian. Bagian A, memuat 23 pointers, serta Bagian B, memuat 30 pointers. Melalui detail kronologi yang diungkapkan dalam artikel itu, dapat diketahui bahwa, Fahri dianggap telah melakukan tindakan indisipliner terhadap kebijakan partainya, khususnya dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR-RI dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik. Ada sekian pernyataan Fahri yang dianggap kontraprodukif.

Pernyataan kontraprodukif Fahri, dinilai tidak sejalan performa PKS yang ingin tampil sesuai karakteristiknya, partai dakwah dengan segala kedisiplinan dan kesantunan kadernya. Salah satu pernyataan Fahri yang dinilai kontraprodukif, saat menyebut bahwa para Anggota DPR-RI rada-rada bloon. Selebihnya, juga menyatakan sepakat membubarkan KPK. Jauh berbeda dengan sikap internal PKS. Serta pernyataan lainnya yang dinilai keluar dari “pakem” PKS.

Jadi kesalahan mahaberat satu-satunya dilakukan Fahri, hanya karena pernyataannya sering kontraproduktif. Telah ditegur oleh pimpinan PKS, tetapi tak diindahkan. Sebab itu, ia diberi sanksi pemecatan. Lalu bagaimana dengan sekian kader PKS di DPR-RI, yang berkinerja tidak produktif, diberi sanksi apa ? Atau pasca PKS bergabung pemerintah, jangan-jangan lontaran pedas Fahri, justru tidak mengenakkan penguasa? Sebab itu, meminta PKS memecat Fahri. 

Makassar, 6 April 2016

KM Kway Fey 10078




Hubungan baik antara dua negara, Indonesia dan RRC, selama ini berjalan mulus, bahkan makin dekat melalui hubungan kerjasama ekonomi. Namun, di beberapa hari belakangan sedikit terganggu. Muasalnya, karena tim gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama TNI Angkatan Laut, “Hiu 11”, melakukan upaya penangkapan terhadap KM Kway Fey 10078, yaitu sebuah kapal penangkap ikan ilegal, berbendera RRC. Negeri China.

Proses penangkapan terhadap kapal yang memasuki wilayah Indonesia, di Perairan Natuna, secara ilegal itu, tidak berjalan mulus. Tidak lain karena dinihari, 19 Maret 2016, saat proses operasi penggiringan KM Kway Fey 10078 dilakukan, secara bersamaan juga muncul sebuah kapal penjaga pantai (coast guard) milik Angkatan Laut China. Secara nekat, ikut menerobos perbatasan wilayah perairan Indonesia, guna menghalang-halangi proses penangkapan itu.

Kapal coast guard Angkatan Laut China itu, tidak hanya menerobos batas wilayah perairan  Indonesia, tetapi juga melakukan sejumlah manuver. Saking netanya, coast guard China itu, beberapakali coba melakukan manuver berbahaya, selain dengan cara menabrak, juga ikut menarik secara paksa KM Kway Fey ke dalam wilayah perairan China. Padahal kapal sedang dalam proses penggiringan Tim Hiu 11. Sebab itu hanya anak buah kapalnya yang ditangkap.

Atas kejadian di Natuna itu, Kementerian Luar Negeri RI, mengecam keras atas pelanggaran wilayah perairan Indonesia, sekaligus adanya upaya Angkatan Laut China yang menghalang-halangi upaya penangkapan kapal nelayan illegal berbendera China. Tak lain, karena ada dua pelanggaran dilakukan. Pertama, pelanggaran coast guard China atas jurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE serta di landas kontinen. Kedua, pelanggaran menghalangi penegakan hukum.

Terhadap dua bentuk pelanggaran itu, mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri RI, mengirimkan “Nota Protes” kepada Pemerintahan RRC. Dan pemerintah Indonesia masih menunggu jawaban. Selain cara itu, Menteri Luar Negeri RI, LP Marsudi, juga menyampaikan pada Duta Besar RRC di Jakarta, Sun Wei Dei, bahwa kedaulatan dan hak ekonomi Indonesia di Natuna, telah dilindungi oleh pinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Menanggapi protes Pemerintah Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, menegaskan bahwa kapal nelayan KM Kway Fey 10078 asal negeri China, sedang mencari ikan di lokasi insiden terjadi, adalah kawasan penangkapan ikan tradisional, masih berada di wilayah negeri tirai bambu itu. Itu sebab, ketika kapal coast guard Angkatan Laut China datang membantu untuk membebaskan dari penangkapan, dianggapnya sudah benar.

Pernyataan Hua Chunying, sekaligus menegaskan klaim RRC atas perairan Natuna. Mereka akan pertahankan. Buktinya, ketika Tim Hiu 11, menangkap KM Kway Fey 10078, Angkatan Laut RRC melakukan perlawanan keras, lalu menariknya kembali masuk ke perairan China. Artinya, bahwa mengawal perairan Indonesia, jauh lebih penting daripada membakar kapal illegal. Perairan Indonesia di Natuna, perlu diplomasi untuk dipertahankan. Bukan perang. 

Makassar, 01 April 2016

Membalas Lewat Hambalang

Di tengah kesibukan pekerjaan yang menumpuk, Juma’at, 18 Maret 2016, Presiden RI, Joko Widodo, didampingi Menteri Pemuda dan Olahaga, Imam Nahrawi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimujono, tiba-tiba muncul di balik semak ilalang wisma atlet Hambalang, Bogor. Presiden RI, bercuit di akun Twitter @jokowi, “Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang yang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan”.

Megaproyek pusat pendidikan olahraga yang terletak di bukit Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat itu, direncanakan dan mulai dikerjakan di era pemerintahan SBY. Proyek itu menelan kucuran Rp 2,7 triliun dana APBN, tetapi dalam perjalanannya, pekerjaan megaproyek itu mangkrak di tengah jalan. Ada sekian orang dijerat tindak pidana korupsi . Sebagian besar diantara mereka, orang-orang terdekat SBY, Presiden RI di kala itu.

Itu sebab, ketika Joko Widodo muncul di Hambalang, banyak pihak menafsirkan lain. Bahwa, kunjungan Presiden RI yang secara tiba-tiba itu, semata hanya ingin membalas kritikan yang disampaikan SBY, dua hari sebelumnya, Rabu, 16 Maret 2016. Dalam rangkaian Tour de Java di saat sedang berada di Pati, SBY mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menguras biaya dari anggaran negara di sektor infrastruktur, apalagi kondisi perekonomian sedang melesu.

SBY lebih jauh menyatakan, dirinya mampu mengerti bahwa negara memerlukan bangunan infrastrukur, tetapi kalau pengeluaran anggaran digelontorkan sebanyak-banyaknya semata ke arah itu, anggarannya dari mana? Pasti dari pajak, padahal kondisi ekonomi negara saat ini sedang lesu. Secara teoritis, jika pajak dikuras habis, ekonomi justru tidak tumbuh. Para pengusaha susah karena perusahaannya bakal bangkrut. Maka pengelolaan pajak harus pas.

Kritikan SBY kepada pemerintahan Jokowi yang fokus pada pembangunan insfrastruktur itu, diladeni tidak dengan berbalas argumen, tapi kunjungannya secara tiba-tiba ke Hambalang, justru dinilai sebagai jawaban balasan terhadap kritikan yang disampaikan SBY. Joko Widodo diduga sekadar ingin mempertontonkan pada SBY, yang memang belakangan tekun bercuit di akun Twitter @SBYudhoyono, mengkritik kebijakan dijalankan Presiden RI, Joko Widodo.

Meskipun Staf Khusus Presiden RI, Bidang Komunikasi, Johan Budi, menepis penilain banyak orang, bahwa kunjungan Joko Widodo ke Hambalang tak ada kaitannya dengan kritikan SBY. Namun sulit diingkari. Tak lain karena karakter kedua pemimpin memang berbeda. Satunya, SBY senang berdialektika dalam menjalankan program. Sementara Joko Widodo, lebih suka membuktikan dengan kerja. Kalau SBY mengkritik, Joko Widodo membalasnya dengan kerja.

Kritikan SBY ke pemerintahan sekarang, belakangan memang bertubi-tubi. Sehingga sekian pihak menyarankan agar SBY sebaiknya meniru cara mantan Presiden RI, B.J. Habibie, lebih arif dan bijak. Namun kata SBY, jika pemimpin tak berkenan untuk mendengar kritikan dari warganya, bisa berbahaya negeri ini. Dan terlepas sebagai mantan Presiden RI, posisi SBY, ia adalah Ketua Umum Partai Demokrat, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi partainya.

Makassar, 22 Maret 2015


21 Maret, 2016

“Menjual” Bandara Halim




Dua pekan terakhir, tersiar berita jika Bandar Udara Halim Perdanakusuma --- nama seorang pahlawan nasional, asal Sampang-Madura, gugur di usia 25 tahun dalam tugas penerbangan militer --- yang terletak di Jakarta, adalah aset negara yang selama ini dikuasai TNI Angkatan Udara, telah dijual kepada pihak swasta, yakni anak perusahaan Lion Air Group, PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS). Usaha milik Rusdi Kirana, salah satu tim penasehat Presiden RI.

Berita penjualan itu didasari pada amar putusan Mahkamah Agung, 3 Maret 2016, terhadap hak pengelolaan bandara yang diberikan kepada PT ATS. Putusan itu, merupakan penolakan terakhir atas upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), yang dilayangkan oleh PT Angkasa Pura II, terkait sengketa pengelolaan Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Sebelumnya, pada 16 Juli 2014, Mahkamah Agung juga telah menolak upaya kasasi diajukan PT Angkasa Pura II.

Sengketa hukum ini, sebenarnya bermula ketika Inkopau (Induk Koperasi Angkatan Udara), membuat perjanjian bersama dengan PT ATS, melalui surat perjanjian Nomor: Sperjan/10-09/03/01/Inkopau, Nomor: 003/JT-WON/PKS/II/2005, tertanggal 24 Februari 2005, tentang  Pengelolaan Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Berdasar perjanjian itu, PT ATS diberikan hak sebagai pengelola bandara. Tapi PT Angkasa Pura II, menolak menyerahkan ke PT ATS.

PT Angkasa Pura II berdalih, bahwa hak pengelolaan Bandar Udara Halim Perdanakusuma, sesunguhnya adalah hak mereka, sejak 13 Agustus 1984, berdasar kesepakatan antara TNI Angkatan Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Tapi karena PT Angkasa Pura II bertahan pada sikapnya itu, PT ATS yang merasa dirugikan, menggugat Inkopau, juga PT Angkasa Pura II, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. PT ATS menuntut hak pengelolaan.

Permohonan gugatan PT ATS, meminta Inkopau untuk konsisten pada perjanjian kerjasama yang mereka sepakati. Selanjutnya pada PT Angkasa Pura II, meminta perusahaan negara itu agar segera mengosongkan aset yang dimiliki di bandara. Permohonan gugatan PT ATS itu, dikabulkan pengadilan. Namun karena PT Angkasa Pura II merasa dirugikan atas putusan itu, PT Angkasa Pura II melakukan perlawanan hukum, hingga putusan Peninjauan Kembali (PK).

Amar putusan penolakan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung itulah, kemudian disalahmengerti sekian pihak, bahwa TNI Angkatan Udara telah “menjual” aset negara yang selama ini dikuasai, yakni Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Apalagi karena pihak paling diuntungkan oleh putusan Mahkamah Agung, tak lain adalah perusahaan swasta milik salah satu anggota Tim Penasehat Presiden RI. Tudingan seperti itu, ditolak TNI Angkatan Udara.

Pihak TNI Angkatan Udara menjelaskan, bahwa yang dikelola PT ATS hanya 21 ha dari 2.600 ha luas lapangan udara. Kendali Operasional tetap dipegang TNI Angkatan Udara. Adapun PT Angkasa Pura II, meski gugatannya ditolak, tidak serta merta menyerahkan hak pengelolaan bandara, karena menyangkut keamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak PT ATS tidak memiliki sertifikasi pengelolaan bandara seperti dimiliki hanya oleh PT Angkasa Pura I dan II.

Makassar, 18 Maret 2016