16 Agustus, 2007

Opini Sumpah Pemuda 2004 (II)

Memperingati Hari Sumpah Pemuda
Merumuskan Indonesia Baru dari Daerah

Oleh Armin Mustamin Toputiri
Di masa-masa akhir kepemimpinan Orde Baru, terlebih dalam era roformasi, sejumlah daerah bergejolak, Papua di ujung Timur minta merdeka, di ujung Barat Aceh minta merdeka. Riau, Sulawesi, Maluku, dan lainnya menyusul ikut pula minta merdeka, lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi menyebut sejumlah konflik sosial yang bersifat horisontal yang meletus di sejumlah daerah, yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam negara-bangsa yang sudah sekian puluh tahun mencapai kemerdekaannya?.
Tidakkah ini berarti bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam pengelolaan manajemen pembangunan nasional. Ada agenda yang mungkin terlewatkan, sebagaimana kemudian sejumlah wilayah memandang perlu adanya pemekaran wilayah untuk memperkukuh eksistensi komunitas kemanusian dan kelompok-nya. Mungkin jadi karena dalam satu kesatuan wilayah, antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya tidak menemukan kesejatiannya dalam satu kesatuan wilayah Indonesia.
Kenyataan demikian barang tentu adalah efek dari manajemen pembangunan nasional di masa Orde baru, dimana paham negara kesatuan dianut secara sentralisitik. Atas nama “stabilitas nasional”, desain bangsa disusun berda-sarkan ukuran “Jakarta”, dalam rangka menjaga keutuhan wilayah. Selain dari konsepsi itu, barang tentu adalah pengingkaran terhadap negara kesatuan, yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Penyelesaian atas gejolak itu, kemudian dilakukan melalui pendekatan represif, pendekatan keamanan.
Persoalan bukannya menjadi selesai, tetapi justru permasalahan kebangsaan membesar menjadi dua arah. Di satu sisi menjadi konflik horisontal antar warga masyarakat. Pada sisi lain karena kekeliruan pendekatan penyelesaian, justru menjadi konflik struktural atas-bawah, antara penguasa di pusat dan kelompok masyarakat di daerah-daerah, melalui “pemberontakan” daerah untuk minta merdeka. Persoalan dipermukaan secara parsial dapat diselesai-kan, tetapi tidak tuntas secara permanen. Bagai api dalam sekam, setiap saat bisa meledak, hanya karena soal sepele, pertengkaran antar pemalak di terminal bus misalnya, satu kota harus dibakar, puluhan jiwa harus melayang percuma.
Memaknai Sumpah Pemuda
Jika dalam masa setelah Indonesia merdeka, di bawah kekuasaan Orde Lama dengan kebijakan “Demokrasi Terpimpin” dan di masa Orde Baru dengan sistem “Demokrasi Pancasila”, kebijakan nasional keseluruhannya dilakukan secara terpusat, maka jika ditelusuri bagaimana bangunan negara ini dile-takkan, diketahui bahwa dia adalah suatu yang tidak datang dengan sendirinya, bukan suatu yang given, tetapi atas suatu perjuangan panjang, yang pada prinsipnya bahwa bangunannya dimulai dari daerah.
Menelusuri sejarahnya, bahwa bangunan negara pada mulanya dimulai sejak kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit melakukan klaim wilayah kekuasaannya sebatas nusantara, yang kemudian wilayah itu ditindaklanjuti pengklaimannya melalui paham nasionalis oleh generasi selanjutnya di tahun 1908 melalui kelompok studi “Boedi-Utomo”. Tindaklanjutnya, secara serta-merta disahuti oleh kelompok kaum muda daerah-daerah. Di Pulau Jawa misalnya dengan Jong Java, di Sumatra dengan Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes di Sulawesi, Jong Ambon di Maluku, dan selanjutnya.
Puncak dari gerakan nasionalis yang bertumbuh kembang dari daerah-daerah, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang cukup cerdas dan taktis. Dalam Kongres Pemuda II di Batavia tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkanlah sumpah dari kaum muda daerah-daerah untuk menyatukan klaim wilayah dari Sabang sampai Marauke menjadi bagian dari satu kesatuan nasional yang bernama Indonesia, satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah tumpah darah, tanah air Indonesia.
Secara sistematis, langkah selanjutnya yang dilakukan kaum muda Indonesia untuk menindaklanjuti sumpahnya, adalah bagaimana mencapai tujuan untuk menyatakan kemerdekaan terhadap tanah air Indonesia. Selama 18 tahun sesudah pernyataan sumpah pemuda, tepat tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemuda Sukarno-Hatta dan kawan-kawan memproklamirkan kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ulasan kesejarahan itulah yang kemudian membuktikan bahwa bangsa ini pada mula pendiriannya, tidak lain adalah bangunan kerangka dari semangat nasio-nalisme dari kesukuan dan daerah-daerah, sehingga keberadaanya juga dapat berdiri kokoh karena ditopang oleh daerah-daerah. Tidak sebaliknya seperti setelah Indonesia merdeka dan terbentuknya pemerintahan, kebijakan pem-bangunan dilakukan secara terpusat, lalu daerah-daerah dipaksakan untuk menopang bangunan yang dibentuk dari pusat. Lalu ketika muncul inisiatif dari daerah, dianggap sebagai bagian dari “pembangkangan” negara kesatuan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Memaknai Otonomi Daerah
Sepanjang Indonesia merdeka, kebijakan pembangunan yang ditempuh seper-tinya melupakan cikal bakal muasal bangsa ini dibentuk. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan dibentuk atas dasar imprealis dan ekspansi wilayah dari suatu kekuasaan monarki, tetapi justru dibangun dari kemampuan rakyatnya untuk melawan kaum imperialis yang menjajah bangsa ini sekian ratus tahun lamanya, dan mencapai kemerdekannya atas pengorbanan jiwa dan darah.
Orde Lama berkuasa, lalu ditumbangkan oleh Orde Baru yang diharapkan dapat memberi harapan baru. Melalui kebijakan “Demokrasi Pancasila” yang dianggap pamungkas dalam menjaga stabilitas nasional selama 36 tahun, bela-kangan kemudian dipahami pelaksanaanya sebagai penyimpangan makna konsepsi negara kesatuan. Akhirnya melalui gerakan reformasi 1998, rezim Soeharto tumbang di tengah jalan. Era reformasi datang, menyimpan sejumlah agenda transisi kebangsaan yang juga belum selesai dalam kesejatiannya.
Pada saat masa transisi inilah, salah satu agenda reformasi yang dipandang mendesak untuk diselesaikan adalah, pengembalian rumusan jati bangsa ke daerah-daerah sebagaimana muasal bangsa ini didirikan. Untuknya diberlaku-kanlah kebijakan otonomi daerah sebagai manajemen baru pembangunan nasional. Pemaknaanya tidak semata sebagai Pembagian kekuasaan dalam mengelola pemerintahan (governmental power sharing), atau pembagian keuangan dan personalia negara antara pusat dan daerah (financial and manpower sharing), tetapi jauh lebih dari itu adalah pelimpahan kekuasaan politik, adat, suku bangsa dan budaya kepada daerah (political, and social cultural power).
Dengan demikian munculnya gejolak daerah yang berdalih semakin kehilangan eksistensi ke-Indonesian-nya selama kebijakan sentralisitik diberlakukan, mendapatkan jawaban dan solusinya. Otonomi daerah sekaligus secara tersirat memberikan indikasi untuk mengembalikan kesadaran kebangsaan kita untuk menata bangunan jati diri bangsa atas keseluruhan rakyat indonesia, tidak hanya sekelompok orang di pusat. Untuknya pengelolaan manajemen pem-bangunan nasional ke depan, peranan daerah-daerah menempati posisi seim-bang dengan pusat untuk menghindari ketimpangan kultural dan struktural.
Sumber: Harian Tribun Timur, Makassar, 28 Oktober 2004
Poskan Komentar